Latar belakang tanam paksa adalahkeinginan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan besar untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat Perang Diponegoro dan Pemberontakan Belgia. Tokoh utama Sistem Tanam Paksa adalah Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch merupakan pencetus kebijakan sejak 1830. Tokoh intelektual Belanda yang memprotes Cultuurstelsel karena terjadi banyak penyelewengan, seperti Eduard Douwes Dekker, Baron van Hoevell, Fransen van de Putten, dan lainnya. Tujuan pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras membiayai Perang serta melunasi utang negara. Sistem ini mewajibkan penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Akibat dari Tanam Paksa, banyak rakyat yang kehilangan lahannya untuk ditanami tanaman ekspor, dan banyak pekerja yang harus bekerja di perkebunan Belanda melebihi waktu yang seharusnya. Tanam Paksa juga menghasilkan dampak yang positif, yaitu terjadi penyempurnaan fasilitas, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pabrik dan gudang untuk hasil budidaya.Dasar hukum:1. penduduk wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman wajib.2.Tanah yang ditanami tanaman wajib, bebas dari pajak.3.Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi untuk menanam padi.Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa.